Bab 4 narti

                                                                    BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A.     Hasil Penelitian

1.      Gambaran Umum Obyek Penelitian

a.       Sejarah Kabupaten Ngawi

          Ngawi berasal dari kata “AWI” yang artinya bambu yang selanjutnya mendapat tambahan huruf sengau “Ng” menjadi “NGAWI” . Seperti halnya dengan nama-nama di daerah-daerah lain yang banyak sekali nama-nama tempat (desa) yang di kaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan. Seperti Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi bambu.

          Penelusuran Hari jadi Ngawi dimulai dari tahun 1975, dengan dikeluarkannya SK Bupati KDH Tk. II Ngawi Nomor Sek. 13/7/Drh, tanggal 27 Oktober 1975 dan nomor Sek 13/3/Drh, tanggal 21 April 1976. Ketua Panitia Penelitian atau penelusuran yang di ketuai oleh DPRD Kabupaten Dati Ii Ngawi. Dalam penelitian banyak ditemui kesulitan-kesulitan terutamanarasumber atau para tokoh-tokoh masayarakat, namun mereka tetap melakukan penelitian lewat sejarah, peninggalalan purbakala dan dokumen-dokumen kuno.

28

          Di dalam kegiatan penelusuran tersebut dengan melalui proses sesuai dengan hasil sebagai berikut ;

1)      Pada tanggal 31 Agustus 1830, pernah ditetapkan sebagai Hari Jadi Ngawi dengna Surat Keputusan DPRD Kabupoaten Dati II Ngawi tanggal 31 Maret 1978, Nomor Sek. 13/25/DPRD, yaitu berkaitan dengan ditetapkan Ngawi sebagai Order Regentschap oleh Pemerintah Hindia Belanda.

2)      Pada tanggal 30 September 1983, dengan Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Ngawi nomor 188.170/2/1983, ketetapan diatas diralat dengan alas an bahwa tanggal 31 Agustus 1830 sebagai Hari Jadi Ngawi dianggap kurang Nasionalis, pada tanggal dan bulan tersebut justru dianggap memperingati kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

3)      Menyadari hal tersebut Pada tanggal 13 Desember 1983 dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Ngawi nomor 143 tahun 1983, dibentuk Panitia/Tim Penelusuran dan penulisan Sejarah Ngawi yang diktuai oleh Drs. Bapak MOESTOFA.

4)      Pada tanggal 14 Oktober di sarangan telah melaksanakan simposium membahas Hari Jadi Ngawi oleh Bapak MM.Soekarto

          K, Atmodjo dan Bapak MM. Soehardjo Hatmosoeprobo dengan hasil symposium tersebut menetapkan:

1)    Menerima hasil penelusuran Bapak Soehardjo Hatmosoeprobo tentang Piagam Sultan Hamengku Buwono tanggal 2 Jumadilawal 1756 Aj, selanjutkan menetapkan bahwa pada tanggal 10 Nopember 1828 M, Ngawi ditetapkan sebagai daerah Narawita (pelungguh) Bupati Wedono Monco Negoro Wetan. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari perjalanan Sejarah Ngawi pada jaman kekuasaan Sultan Hamengku Buwono.

2)    Menerima hasil penelitian Bapak MM. Soekarto K. Atmodjo tentang Prasasti Canggu tahun 1280 Saka pada masa pemerintahan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk. Selanjutmya menetapkan bahwa pada tanggal 7 Juli 1358 M, Ngawi ditetapkan sebagai Naditirapradesa (daerah penambangan) dan daerah swatantra. Peristiwa tersebut merupakan Hari Jadi Ngawi sepanjang belum diketahui data baru yang lebih tua.

         Melalui Surat Keputusan nomor : 188.70/34/1986 tanggal 31 Desember 1986 DPRD Kabupaten Dati II Ngawi telah menyetujui tentang penetapan Hari Jadi Ngawi yaitu pada tanggal 7 Juli 1358 M. Dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Ngawi No. 04 Tahun 1987 pada tanggal 14 Januari 1987. Namun Demikian tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut serta menerima masukan yang berkaitan dengan sejarah Ngawi sebagai penyempurnaan di kemudian hari.

b.      Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

1)      Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

“MEWUJUDKAN NGAWI SEJAHTERA DAN BERAKHLAK DENGAN BERBASIS PEMBANGUNAN PEDESAAN”

2)      Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

a)      Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

b)      Meningkat  pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta berdaya saing;

c)      Mengembangkan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris;

d)      Pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel;

e)      Meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang;

f)        Meningkatkan prestasi daerah;

g)      Meningkatkan budaya yang berlandaskan kearifan dan keagamaan dalam suasana yang kondusif.

3)      Program Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

a)      Mbangun Deso (Makaryo Bareng – bareng Ngupokoro Lan Dandani Deso)

b)      Akta Kelahiran, KK dan KTP Gratis

c)      Bebas Retribusi Pelayanan Dasar Kesehatan

d)      Beasiswa Siswa Tidak Mampu dan Berprestasi

e)      Sertifikat Tanah Gratis untuk Keluarga Miskin

f)        Bedah Rumah

g)      Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah

h)      Peningkatan Produktifitas dan Kualitas Pertanian

i)        Peningkatan Produktifitas dan Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM

c.       Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi

          Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi dapat diketahui bahwa susunan organisasi dan perangkat daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi terdiri dari :

1)      Sekretariat Daerah

2)      Sekretariat DPRD

3)      Dinas Daerah, yang terdiri dari :

a)      Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

b)      Dinas Kesehatan

c)      Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

d)      Dinas Perhubungan.

e)      Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

f)        Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

g)      Dinas Pekerjaan Umum

h)      Dinas Tata Ruang Kota

i)        Dinas Kebersihan dan Pertamanan

j)        Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

k)      Dinas Perindustrian dan Perdagangan

l)        Dinas Pengelolaan Pasar

m)    Dinas Pertanian

n)      Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

o)      Dinas Komunikasi dan Informatika

4)      Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

a)      Inspektorat

b)      Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

c)      Badan Kepegawaian Daerah

d)      Badan Lingkungan Hidup

e)      Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

f)        Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

g)      Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

h)      Kantor Ketahanan Pangan

i)        Kantor Penanaman Modal

j)        Rumah Sakit Umum Daerah

5)      Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

6)      Satuan Polisi Pamong Praja

7)      Kecamatan-Kecamatan

8)      Kelurahan-Kelurahan

d.      Sktruktur Organisasi

          Adapun struktur organisasi dari Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi dapat dilihat (lampiran).

2.      Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

            Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, peranan legilatif, siklus perencanaan anggaran daeran, struktur dan penggunaan analisis standar belanja. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yaitu sebagai berikut :

a)      Transparasi dan akuntabilitas anggaran.

APBD Kabupaten Ngawi harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat Kabupaten Ngawi memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Ngawi. Masyarakat Kabupaten Ngawi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 

b)      Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Ngawi merupakan pemikiran yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksankaan kegiatanproyek yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.

c)      Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah Kabupaten Ngawi wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

d)      Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

e)      Disusun dengan Pendekatan Kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hal kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

3.      Struktur APBD Di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

            Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Draf Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a.       Anggaran Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen terdiri dari :

1)      Pendapatan Asli Daerah

a)      Pendapatan Pajak Daerah

b)      Pendapatan Retribusi Dearah

c)      Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya

2)      Pendapatan Transfer

a)      Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(1)   Dana Alokasi Umum

(2)   Dana alokasi Khusus

(3)   Dana Bagi Hasil Pajak

(4)   Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

b)      Transfer Pemerintah Pusat – lainnya

(1)   Dana Otonomi Khusus

(2)   Dana Penyesuaian.

c)      Transfer Pemerintah Provinsi

(1)   Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(2)   Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

3)      Pendapatan Lain-lain yang Sah

a)      Pendapatan Hibah

b)      Pendapatan Dana Darurat

c)      Pendapatan lainnya

b.      Anggaran Belanja

1)      Belanja Operasi

a)      Belanja Pegawai

b)      Belanja Barang dan Jasa

c)      Bunga

d)      Subsidi

e)      Bantuan Sosial

f)        Hibah

2)      Belanja Modal

a)      Belanja Tanah

b)      Belanja Peralatan dan Mesin

c)      Belanja Gedung dan Bangunan

d)      Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

e)      Belanja Aset Tetap Lainnya

f)        Belanja Aset Lainnya

3)      Belanja Tak Tersangka

c.       Transfer

Transfer / Bagi Hasil Pendapatan

1)      Bagi Hasil Pajak

2)      Bagi Hasil Retribusi

3)      Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

d.      Pembiayaan

1)      Penerimaan Pembiayaan

a)      Penggunaan Silpa

b)      Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

c)      Penjualan Investasi Lainnya

d)      Pinjaman dari Pemerintah Pusat

e)      Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

f)        Pinjaman dari Perusahaan Negara / Daerah

g)      Pinjaman dari Banl/Lembaga Keuangan

h)      Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

i)        Pinjaman Luar Negeri

j)        Pencairan Dana Cadangan

2)      Pengeluaran Pembiayaan

a)      Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

b)      Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

c)      Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Perusahaan Negara / Daerah

d)      Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank / Lembaga Keuangan

e)      Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

f)        Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

g)      Pemberian Pinjaman Jangka Panjang

h)      Pembentukan Dana Cadangan.

B.     Analisa Data

1.      Pengujian Kulaitas Data

a.       Uji Validitas Data

          Uji validitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah instrument kuesioner yang disusun tepat untuk mengukur variabel sistem akuntansi manajemen (X₁), desentralisasi (X₂) dan kinerja manajerial (Y) pada 103 responden. Perhitungan uji validitas instrument menggunakan analisis Korelasi Pearson, dimana perhitungannya menggunakan program SPSS versi 12. Jawaban hasil instrument penelitian dari ketiga variabel dapat dilihat seperti pada lampiran. Keputusan mengenai butir item yang valid dengan membandingkan nilai r _hitung dengan nilai r _tabel, jika r _hitung > r _tabel maka butir item dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1)      Validitas item pertanyaan untuk variabel Sistem Akuntansi Manajemen (X₁).

Variabel Sistem Akuntansi Manajemen terdiri dari 5 item pertanyaan. Pengujian validitas menggunakan teknik one shot methods yaitu dengan membandingkan nilai r _hitung dengan r _tabel dan didapatkan hasil pada tabel IV.1.

Tabel IV.1.

Uji Validitas Untuk Variabel Sistem Akuntansi Manajemen

No. Item	r hitung	r table	Perbandingan	Keputusan
1	0,753	0,192	r hitung > r table	Valid
2	0,723	0,192	r hitung > r table	Valid
3	0,768	0,192	r hitung > r table	Valid
4	0,706	0,192	r hitung > r tabel	Valid
5.	0,540	0,192	r hitung > r table	Valid

               Sumber : Hasil olahan SPSS (lihat lampiran)

Korelasi item-item pertanyaan terhadap variabel yang mempunyai nilai r_item lebih besar dari r_tabel merupakan item pertanyaan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa dari 5 item pertanyaan semuanya valid.

2)      Validitas item pertanyaan untuk variabel Desentralisasi (X₂).

Variabel desentralisasi terdiri dari 5 item pertanyaan. Pengujian validitas menggunakan teknik one shot methods yaitu dengan membandingkan nilai r _hitung dengan r _tabel dan didapatkan hasil pada tabel IV.2.

Tabel IV.2.

Uji Validitas Untuk Variabel Desentralisasi

No. Item	r hitung	r table	Perbandingan	Keputusan
1	0,598	0,192	r hitung > r table	Valid
2	0,726	0,192	r hitung > r table	Valid
3	0,817	0,192	r hitung > r table	Valid
4	0,806	0,192	r hitung > r tabel	Valid
5.	0,544	0,192	r hitung > r table	Valid

               Sumber : Hasil olahan SPSS (lihat lampiran)

Korelasi item-item pertanyaan terhadap variabel yang mempunyai nilai r_item lebih besar dari r_tabel merupakan item pertanyaan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel IV.2 di atas menunjukkan bahwa dari 5 item pertanyaan semuanya valid.

 

3)      Validitas item pertanyaan untuk variabel Kinerja Manajerial (Y).

Variabel kinerja manajerial terdiri dari 5 item pertanyaan. Pengujian validitas menggunakan teknik one shot methods yaitu dengan membandingkan nilai r _hitung dengan r _tabel dan didapatkan hasil pada tabel IV.3.

Tabel IV.3.

Uji Validitas Untuk Variabel Kinerja Manajerial

No. Item	r hitung	r table	Perbandingan	Keputusan
1	0,641	0,192	r hitung > r table	Valid
2	0,589	0,192	r hitung > r table	Valid
3	0,659	0,192	r hitung > r table	Valid
4	0,791	0,192	r hitung > r tabel	Valid
5.	0,643	0,192	r hitung > r table	Valid

               Sumber : Hasil olahan SPSS (lihat lampiran)

Korelasi item-item pertanyaan terhadap variabel yang mempunyai nilai r_item lebih besar dari r_tabel merupakan item pertanyaan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel IV.3 di atas menunjukkan bahwa dari 5 item pertanyaan semuanya valid.

b.      Uji Reliabilitas Data

          Uji reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan instrument. Setelah uji validitas dan diperoleh item-item yang valid, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach’s. Untuk memperoleh hasil perhitungan yang pasti digunakan bantuan komputer dengan program SPSS versi 12.

          Dari hasil uji reliabilitas instrument dengan bantuan komputer menunjukkan bahwa besarnya nilai r _hitung > 0,60. Dengan demikian hasil dari ketiga instrument penelitian tersebut dinyatakan reliabel sehingga layak digunakan untuk mengukur variabel partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan dan kinerja manajerial. Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian disajikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel IV.4.

Hasil Uji Reliabilitas Instrument

Variabel	r hitung	Batas Kritis Uji Alpha Cronbach’s	Perbandingan	Keputusan
Sistem Akuntansi Manajemen (X1)	0,720	0,60	r hitung > 0,60	Reliabel
Desentralisasi (X2)	0,736	0,60	r hitung > 0,60	Reliabel
Kinerja Manajerial (Y)	0,685	0,60	r hitung > 0,60	Reliabel

Sumber : Hasil olahan SPSS (lihat lampiran)

         Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini semuanya reliabel. Sehingga kuesioner dalam penelitian ini dapat digunakan dalam penelitian ini.

2.      Uji Hipotesis

a.       Regresi Linier Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan dan Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial

         Pengujian hipotesis pertama digunakan regresi linier berganda yang berformulasi sebagai berikut :

Y = a + b₁ X₁ +b₂ X₂+ е

         Hasil analisis regresi untuk pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS dalam penelitian diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel. IV. 5.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficientsa
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	6.087	1.032		5.902	.000
	Sistem Akuntansi Manajemen	.267	.068	.337	3.929	.000
	Dsentralisasi	.420	.069	.525	6.116	.000
a. Dependent Variable: Kinerja Manajerial

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat diketahui nilai-nilai dari unsur-unsur persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a          =      6,087

b₁      =      0,267

b₂      =      0,420

         Maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Y = 6,087 + 0,267 X₁+ 0,420 X₂

         Dari hasil analisis regresi linier berganda dalam persamaan di atas, maka dapat diketahui bahwa koefisien a (konstan) bernilai positif dapat diinterprestasikan bahwa jika tidak terdapat variabel system akuntansi manajemen (X₁), dan desentralisasi (X₂) maka masih terdapat kinerja manajerial (Y).

         Sedangkan besarnya koefisien b₁ = 0,207, bernilai postif dapat diinterprestasikan bahwa terdapat pengaruh yang positif variabel system akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial, sehingga apabila terdapat peningkatan penilaian terhadap system akuntansi manajemen, dan variabel lain dianggap konstan akan dapat meningkatkan kinerja manajerial.

         Sedangkan besarnya koefisien b₂ = 0,420, bernilai positif dapat diinterprestasikan bahwa desentralisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial, sehingga apabila terdapat peningkatan desentralisasi, dan variabel lain dianggap konstan akan dapat meningkatkan kinerja manajerial.

b.      Uji t.

         Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari system akuntansi manajemen, dan desentralisasi terhadap variabel dependen yaitu kinerja manajerial secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

1)      Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen (X₁) terhadap Kinerja Manajerial (Y)

Langkah-langkah pengujian :

a)      Perumusan Hipotesis

Ho : b₁ = 0,    artinya sistem akuntansi manajemen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi

Ha : b₁ 0,   artinya sistem akuntansi manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi.

b)      Dipilih level of signifikansi a = 0,05

df (degrees of freedom) = n – k – 1

t _{tabel (a/2 ; n – k – 1)}

t _{(0,05/2 ; 103 – 3 – 1)}

t _{(0,025 ; 99)} = 1,984 (lihat lampiran tabel uji t)

c)      Nilai t _hitung

t _hitung  = 3,929

(lihat lampiran uji regrasi linier berganda)

d)      Kriteria Pengujian

           

Ho ditolak, karena t _hitung > t _tabel yaitu 3,929 > 1,984.

e)      Kesimpulan

Mengingat nilai t _hitung > t _tabel (3,929 > 1,984), bararti Ho ditolak dan Ha diterima artinya sistem akuntansi manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi.     

2)      Pengaruh Desentralisasi (X₂) terhadap Kinerja Manajerial (Y)

Langkah-langkah pengujian :

a)      Perumusan Hipotesis

Ho : b₂ = 0,    artinya desentralisasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi

Ha : b₂ 0,   artinya desentralisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi.

b)      Dipilih level of signifikansi a = 0,05

df (degrees of freedom) = n – k – 1

t _{tabel (a/2 ; n – k – 1)}

t _{(0,05/2 ; 103 – 3 – 1)}

t _{(0,025 ; 99)} = 1,984 (lihat lampiran tabel uji t)

c)      Nilai t _hitung

t _hitung  = 6,116

(lihat lampiran uji regrasi linier berganda)

d)      Kriteria Pengujian

           

Ho ditolak, karena t _hitung > t _tabel yaitu 6,116 > 1,984.

e)      Kesimpulan

Mengingat nilai t _hitung > t _tabel (6,116 > 1,984), bararti Ho ditolak dan Ha diterima artinya desentralisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi.     

c.       Uji F

F Test adalah pengujian hipotesis koefisien regresi secara total, dimana antara b₁, b₂ dan b₃ diuji secara bersama-sama. Uji F ini mengikuti distribusi F sehingga tabel yang dipergunakan adalah tabel F. Adapun uji F dalam penulisan ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh secara bersama-sama antara variabel independent yaitu system akuntansi manajemen (X₁), dan desentralisasi (X₂) terhadap variabel dependent yaitu Kinerja Manajerial (Y).

Langkah-langkah pengujian :

1)      Perumusan Hipotesis

Ho : b₁= b₂ = 0 : artinya sistem akuntansi manajemen, dan desentralisasi secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Ha : b₁ ¹ b₂ ¹  0 : artinya sistem akuntansi manajemen dan desentralisasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi.

2)      Dipilih level of signifikansi a = 0,05

df (degrees of freedom) = (k ; n-k-1)

F _tabel = F _{(a ; k : n-k-1)}

F _tabel = F _{(0,05 ; 3 : 103-3-1)}

F _{(0,05 ; 3 : 99)} = 2,70

(lihat lampiran tabel uji F)

3)      Nilai F _hitung

F _hitung = 89,768

(lihat lampiran out put SPSS).

4)      Kriteria Pengujian

 

Ho  ditolak karena, F _hitung > F _tabel yaitu 89,768 > 2,70

5)      Kesimpulan

Mengingat F _hitung > F _tabel (89,768 > 2,70) Ho ditolak dan Ha diterima, berarti sistem akuntansi manajemen dan desentralisasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi.

          

3.      Uji Koefisien Determinasi (R²)

             Untuk mengukur proporsi/presentasi sumbangan dari seluruh variabel independen (X₁ dan X₂) yang terdapat dalam model regresi terhadap dalam model regresi variabel dependen (Y) dengan menggunakan rumus : 

Di mana :

R²         : Koefisien Determinasi

JKS      : Jumlah Kuadrat Residual

JKT      : Jumlah Kuadrat Tengah

             Dari hasil analisis data dengan bantuan komputer program SPSS Versi 16, maka diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R²) seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 7

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.801a	.642	.635	.878
a. Predictors: (Constant), Dsentralisasi, Sistem Akuntansi Manajemen

                Sumber : Hasil Print Out SPSS

             Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien determinasi sebesar 0,635, maka dapat diartikan bahwa proporsi pengaruh variabel independen yang terdiri dari sistem akuntansi manajemen dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar 63,5% sedangkan sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya.

C.     Pembahasan

            Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas dengan menggunakan analisis dalam peneltiaian ini maka dapat ditarik pembahasan bahwa dari hasil persamaan regresi linier dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pada dasarnya system akuntansi manajemen, sikap terhadap ketidakpastian lingkungan dan desentralisasi mempunyai pengaruhi positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial yang ada di Kantor Pemeritah Daerah Kabupaten Ngawi. Hal ini terbukti bahwa dari nilai koefisien regresi dalam persamaan regresi linier yang menggambarkan pengaruh system akuntansi manajemen dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial menunjukkan nilai positif dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05.

            Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa, pengaruh system akuntansi manajemen mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel (3,929 > 1,984) dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hipotesis 1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “sistem akuntansi manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi” terbukti kebenarannya. Dari hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa apabila terdapat peningkatan system akuntansi manajemen yang ada di Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka akan dapat meningkatkan kinerja manajerial pegawainya. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja manajerial dibutuhkan peningkatan system akuntansi manajemen yang mampu menyediakan informasi baik financial maupun non financial yang dibutuhkan saat ini maupun untuk kepentingan dalam mencapai tujuan jangka panjang.

            Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa, pengaruh desentralisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel (6,116 > 1,984) dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hipotesis 2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “desentralisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi” terbukti kebenarannya. Dari hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa apabila terdapat peningkatan desentralisasi yang ada di Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka akan dapat meningkatkan kinerja manajerial pegawainya. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja manajerial dibutuhkan peningkatan pelaksanaan desentralisasi dalam pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan atau tanggung jawab kepada bawahan dalam urusan-urusan tertentu yang dapat diurusi oleh bawahan. Dalam hal ini pegawai yang mendapatkan tugas dan tanggung jawab tersebut juga harus yang mempunyai komptensi di bidangnya. Dan dalam pelaksanaan desentralisasi juga harus selalu mendapatkan pengawasan dari atasan.